MAKALAH HUKUM ADAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Hukum adat di Indonesia bukanlah sumber utama hukum di Indonesia. Namun, hukum adat masih berlaku di beberapa daerah di Indonesia. Supaya hukum adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum lainnya yang ada di Indonesia, maka hukum adat diatur dalam TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960, Lampiran A Paragraf 402, Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, dan masih banyak lainnya dasar hukum yang mengatur tentang hukum adat. Karena pada hakikatnya, semua peraturan hukum haruslah bernilai Pancasilai dan tidak bertentang dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau dasar hukum lainnya. Segala kegiatan dalam hidup ini semuanya diatur sesuai peraturan yang ada, sepertinya saja hukum waris, hukum perkawinan, dan bahkan dalam kepemilikan tanah semuanya diatur dalam hukum baik hukum perundang-undangan yang dibuat lembaga negara, hukum islam yang bersumber Al-Qur’an dan Hadist, maupun hukum adat.

1.2  Rumusan Masalah

A.    Apa yang dimaksud dengan hukum adat?

B.     Bagaimana hukum adat mengatur persoalan perkawinan, warisan, dan kekeluargaan?

C.     Dasar hukum apa saja yang menjadi landasan dalam hukum adat?

1.3  Tujuan

A.    Supaya mahasiswa mengetahui hukum adat yang berlaku di Indonesia

B.     Supaya membentuk hukum adat yang bernilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

C.     Supaya saling menghargai dan menegak hukum yang ada di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Hukum Adat

Terminologi hukum adat diduga berasal dari tata bahasa Arab Adah yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan hukum berasal dari istilah Arab hukm (bentuk jamak : ahkam) yang berarti perintah. [1]Di dalam hukum Islam dikenal misalnya “Hukum Syari’ah” yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut “al-ahkam al-khamsah” yaitu : fardh (wajib), haram (larangan), mandub atau sunnah (anjuran), makruh (celaan), dan jaiz, mubah atau halal (kebolehan). Pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) di Aceh Darussalam memerintahkan disusunnya kitab hukum Makuta Alam yang secara tersirat melukiskan pemahaman tentang ketentuan hukum adat sebagai kaidah kebiasaan yang berulang kemudian di dalam kitab hukum “Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam” yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaluddin dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang hakim haruslah memperhatikan Hukum Syara, Hukum Adat, serta Adat dan Resam. Sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan “Adat Recht” yaitu hasil terjemahan dari Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven.[2]

1.      pengertian umum :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 1999 memberi batasan adat dalam ragam pengertian sebagai berikut :

a.       Adat sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dirurut atau dilakukan sejak dahulu kala.

b.      Adat sebagai kebiasaan : cara (kelakuan dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaaan)

c.       Adat sebagai cukai menurut peraturan yang berlaku (dipelabuhan)

d.      Adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu sistem.[3]

2.      Pengertian menurut para ahli :

a.       Menurut J.H.P Bellefroid, hukum adat adalah peraturan hidup yang tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-pearturan tersebut berlaku sebagai hukum.

b.      Menurut penjelasan diatas, hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dibentuk karena kebiasaan masyarakat dan merujuk ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.[4]

2.2  Masyarakat Hukum Adat

1.      Dasar yang Membentuk Hukum Adat

Secara teoritis pembentukannya disebabkan karena faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota hukum adat tersebut, faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah :

a.       Faktor genialogis (keturunan)

b.      Faktor teritorial (wilayah).

2.      Bentuk Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan faktor ikatan di atas, kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam study hukum adat di sebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yang dalam study hukum disebut :

a.       Persekutuan hukum Genealogis

Merupakan persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karna merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat hukum genealogis ini dapat di bedakan menjadi tiga macam yaitu yang bersifat patrilinial, matrilinial, dan bilateral atau parental.

1.      Masyarakat yang patrilinial

Pada masyarakat ini susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan dari bapak (garis laki-laki), sedangkan garis keturunan ibu di singkirkan.

2.      Masyarakat yang matrilinial

Pada masyarakat ini susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu ( garis perempuan ), sedangkan garis keturunan bapak di singkirkan.

3.      Masyarakat yag bilateral atau parental

Pada masyarakat ini sususnan masyarakatnya ditarik dari garis keturunan orang tuanya yaitu bapak dan ibu bersama-sama sekaligus.

b.      Persekutuan hukum yang teritorial

Dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama di tempat yang sama. Menurut R. Van Dijk (1954) persekutuan hukum teritorial ini di bedakan kedalam tiga macam yaitu :

1.      Persekutuan desa (dorp)

Yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat esa yang berkediamam di pusat desa.

2.      Persekutuan daerah

Merupakan suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama.

3.      Perserikatan dari beberapa desa

Apabila diantara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama.

c.       Persekutuan hukum genealogis – teritorial

Dasar pengikat pertama anggota kelompoknya adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan teritorial yang di mana para anggotanya tidak hanya terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan. [5]

3.      Wilayah Hukum Adat :

a.       Aceh

b.      Tanah gayok-alas dan batak serta nias

c.       Minangkabau bersata mentawai

d.      Sumatra selatan

e.       Melayu ( sumatra timur, jambi, dan riau)

f.       Bangka dan belitung

g.      Kalimantan

h.      Minahasa

i.        Gorontalo

j.        Toraja

k.      Sulawesi selatan

l.        Kepulaan terate

m.    Maluku, ambon

n.      Irian

o.      Kepulaan timor

p.      Bali dan lombok(beserta sumbawa besar)

q.      Jawa tengah dan jawa timur(beserta madura)

r.        Daerah-daerah swap raja (surakarta dan jogjakarta)

s.       Jawa barat

4.      Suku Bangsa Indonesia Terdiri Dari :

a.       Sumatra terdiri ari 49 suku bangsa

b.      Jawa terdiri dari 7 suku bangsa

c.       Kalimantan terdiri dari 73 suku bangsa

d.      Sulawesi terdiri dari 117 suku bangsa

e.       Nusatenggara terdiri dari 30 suku abngsa

f.       Maluku- ambon terdiri dari 41 suku bangsa

g.      Irian jaya terdiri dari 49 suku bangsa

2.3  Asas-asas hukum adat

a.       Hukum Perorangan

Dalam hukum ada, subjek hukum perorangan meliputi bada-badan hukumdan manusia, badan-bada hukum aantara lain desa, suku, nagari, dan wakaf. Manusia sebagai subjek hukum perorang dalam hukum adat menunjukkan arti bahwa setiap manusiabaik laki-laki atau permpuan memilik kedudukan yang sama sebagai subjek hukumdalam hukum adat. Dalam hali ini terlihat bahwa hukum adat tidak menntukan bahwa seseorang disebut dewasa haya dilihat dalam arti usia saja.

Mengenai kriteria dewasa di atas, R. Soepomo juga meneagaskan bahwa dalam hukum adat kriterianya adalah bukan umur, tetapi kenyatan-kenyataan tertentu yang antara lain :

1.      Kuwat gawe (dapat atau mampu bekerja sendiri)

Artinya cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyakaratan serta mampu mempertanggung jawabkan sendiri segala-galanya.

2.      Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluannya sendiri.

b.      Hukum Kekeluargaan

Hukum kekeluargaan adat ini mengenai :

1.      Hal keturunan

Yang dimaksud dengan hal keturunan dalam hukum kekeluargaan adat ini adalah ketunggal leluhur ; artinya terdapat hubungan darah antara orang seorang dengan orang lain, dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah. Dalam hukum kekeluargaan adat ini dikenal adanya keturan yang bersifat lurus dan bersifat menyimpang. Keturunan yang lurus, apabila seseorang merupakan ketuiran langsung dari keturan keluargnya. Misalnya keturauna ini disebut keturunan lurus, hubungan ini terjadi antara bapak dengan anak, antara kakek, bapak dan anak ; hubungan ini disebut keturunan yang bersifat lurus ke bawah. Sedangkan yang dimaksud dengan keturunan yang bersifat menyimpang atau bercabang dimaksudkan apabila antara kedua orang tua atau lebih terapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak-ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek-senenek dan lain sebagainya. Lazimnya untuk kepentingan keturunan ini dibuat “silsilah”, yaitu suatu bagan dimana digambarkan dengan jelas garis-garis keturunan dari seorang suami atau istri, baik yang lurus keatas, lurus ke bawah, maupun yang menyimpang. Hubungan kekeluargaan ini merupakan faktor yang sangat penting dikemudian hari dalam hal-hal berikut :

a)      Masalah perkawinan : yaitu untuk meyakinkan apakah terdapat hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami istri, misalnya terlalu dekat, adik-kakak, sekandung, dan sebagainya

b)      Masalah warisan : dalam hal ini hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan.

2.      Hubungan anak dengan orang tua

Dalam hukum kekeluargaan adat ini adalah sangat penting, karna dalam hukum adat anak kandung memiliki kedudukan yang sangat penting dal setiap somah ( gizin) dari suatu masyarakat adat. Perhatian yang sama diberikan orang tua kepada anaknya disetiap daerahbertujuan dan alasan yang sama yaitu sebagai pengak dan penerus generasinya, kekerabatannya, dan sukunya. Sedangkan mengenai hubungan antara si anak dengan kedua orang tuanya yang lahir di luar perkawinan, anak yang lahir karna zina dan anak yang lahir setelah perceraian kedua orang tuanya dapat di jelaskan sebagai berikut:

a)      Anak yang lahir di luar perkawinan

Dalam aat mengharuskan adanya perkawinan beserta upacar-upacara dan selamatan yang di perlikan dalam perkawinan. Untuk mencegah nasib si ibu beserta anak yang demikian, terdapat suatu tindakan adat yang memaksa si laki-laki untuk kawin dengan perempuan yang telah melahirkan anak tadi. Di samping kawin paksa, adat juga ,mengenal usaha lain, yaitu dengan cara mengawinkan perempuan yang sedang hamil misalnya, dengan salah seorang laki-laki lain. Maksudnya adalah agar si anak dapat lahir dalam masa perkawinan yang sah, sehingga anak itu nantinya ,menjadi anak yang sah

b)      Anak yang lahir karna zina

Apabila seorang isteri melahirkan anak karna hubungan gelap yang terjadi dengan seorang laki-laki bukan suaminya, maka menurut hukum adat suaminya sendiri menjadi bapak anak yang di lahirkan, kecuali sang suami menolak berdasarkan alasan-alasan tertentu yssng dapat diterima untuk menolak anak yang ilahirkan oleh isterinya karna perbuatan zina tersebut.

Dalam hukum adat ini tidak ada kebiasaan seperti halnya dalam hukum islam yang menetapkan waktu lebih dari 6 bulan setelah menikah sebagai syarat kelahiran anak agar di akui sebagai anak yang sah. Ketentuan hukum islam ini sama sekali tidak mempengaruhi lembaga adat “kawin paksa”, “kawin darurat”, “nikah tabelan” atau “pattongkog sirik”.

c)      Anak yang di lahirkan setelah perceraian

Anak yang dilahirkan setelah bercerai, menurut adat mempunyai bapak bekas suami perempuan yang melahirkan anak itu apabila kelahirannya terjadi masih dalam batas-batas waktu mengandung. Mengenai hubungan yang terjadi antara anak dari selir dengan bapaknya , secara adat hubungan ini diakui sebagai kedudukannya dengan anak sah dalam dalam perkawinan resmi, keyakinan ini terjadi pada masa-masa yang lalu akan tetapi dalam adat diatur bahwa kedudukan anak selir tidak sama dengan kedudukan anak sah dari istri seorang laki-laki yang memiliki istri resmi. Misalnya dalam hal wairsan, anak dari istri yang sama akan memiliki hak-haknya yang lebih banyak. Akibat hukum yang timbul dari hubungan kedua orang tuanya dengan anaknya dalam hukum kekeluargaan adat ini adalah :

A.    Larangan kawin anatara anak dengan bapak atau anak dengan ibunya

B.     Saling berkewajiban memelihara dan memberi nafkah.

3.      Hubungan anak dengan keluarga

Di Indonesia terdapat persekutuan-perkutuan adat yang susunannya berlandaskan tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak, dan garis keturunan bapak-ibu. Dalam perseketuan yang menganut garis keturunan bapak-ibu, maka hubungan anak dengan keluarganya baik dari pihak bapak atau ibu sama beratnya atau tingkat keeratannya. Namun beda halnya dengan garis keturunan patrilineal ataupun matrilineal, maka hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak orangtuanya tidaklah sama eratnya dan pentingnya.

4.      Memelihara anak piatu

Mengenai pemeliharaan anak piatu dalam susunan keturunan yang parental, maka orang tua yang masih hidup yang memelihara anak-anak mereka seterusnya hingga dewasa. Jika kedua orang tuanya tidak ada lagi, maka yang memelihara anak-anak yang ditinggalkan adalah salah satu keluarga pihak bapak atau ibunya yang terdekat dan keadaannya yang memungkinkan untuk keperluan memelihara si anak ini.

5.      Mengangkat anak (adopsi)

Dilihat dari sudut anak pungut, maka dapat dicatat adanya pengangkatan anak sebagai berikut :

a.       Mengangkat anak dari bukan warga keluarga

Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya menjadi anak angkat. Lazimnya tindakan ini disertai dengan penyerahan sejumlah uang atau barang-barang magis kepada anak keluarga tersebut.

b.      Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Anak lazimnya diambil dari salah satu klan yang ada hubungannya secara tradisional yang disebut “purusa”, tetapi akhir-akhir ini dapat pula anak diambil dari luar klannya.

c.       Mengangkat anak dari kalangan keponakan

Perbuatan semacam ini banyak terdapat di Jawa, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya. Lazimnya dalam pengangkatan keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang ataupun penyerahan suatu barang kepada orang tua si anak yang bersangkutan, yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari keluarga yang memungutnya.

c.       Hukum Perkawinan Adat

1.      Batasan hukum perkawinan adat

Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.

2.      Arti perkawinan dalam hukum perkawinan adat

Menurut Hazairin dalam bukunya, Rejang, mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yakni yang bertujuan menjamin ketenangan (koelte), kebahagian (welvaart), dan kesuburan (vruchtbaarheid).

3.      Pertunangan dalam hukum perkawinan adat

Pertunangan dalam hukum perkawinan adat adalah suatu stadium (keadaan) yang bersifat khusus di Indonesia, biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan. Stadium pertunangan timbul setelah adanyanpersetujuan antara kedua belah pihak (pihak keluarga bakal suami dan keluarga bakal istri) untuk mengadakan perkawinan dimana suatu permintaan dan pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan. Lamaran atau meminang lazimnya dilakukan oleh seorang utusan, duta yang mewakili keluarga pihak laki-laki. Pada umumnya yang ditugaskan sebagai duta untuk mengadakan pembicaraan yang pertama kalinya dengan keluarga pihak perempuan adalah anggota keluarga yang dekat serta biasanya sudah berumur tetapi kini sudah banyak pula yang dilakukan oleh orangtua kedua belah pihak sendiri.

Pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan suatu pengikat kepada pihak perempuan yang disebut “panjer” atau “paningset” (di Jawa), “panyangcang” (di Pasundan), “tanda kong narit” (di Aceh), “bobo mibu” (di Pulau Nias), “sesere” (di Kepulauan Mentawai), “passikog” (di Sulawesi Selatan), “tapu” (di Halmahera), “mas aye” (di Pulau Bali). Tanda pengikat dimaksud diberikan kepada keluarga perempuan atau orangtua pihak perempuan atau bakal istri.

4.      Bentuk-bentuk perkawinan adat

a.       Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur”. Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana terdapat di daerah Gayo, Maluku, Timor, Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, dan Timor. Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti si perempuan mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri tertentu. Setelah istri berada di tangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas kerabat suami.

b.      Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental adalah kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

c.       Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadi perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu.

d.      Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal dalam rangka mempertahankan garis keturunan ibu. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, namun sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan perkawinan tersebut terdapat di daerah Minangkabau.

e.       Perkawinan Lari

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar, dan Maluku. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan satu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.

5.      Larangan perkawinan dalam hukum adat perkawinan

a.       Karena hubungan kekerabatan

Dalam hukum Batak yang bersifat asymmetrisch connubium, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga.

b.      Karena perbedaan kedudukan

Perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bersifat feodalisme, dimana laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah ataupun sebaliknya.

c.       Karena perbedaan agama

Dalam hal perkawinan ini, hukum islam memang sangat ketat dan menegaskan bahwa orang-orang tidak boleh mengikat tali perkawinan dengan yang disebut “muhrim” karena pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian persusuan.

6.      Adat pelamaran dalam hukum perkawinan adat

Adat pelamaran dalam hukum adat adalah tata cara melakukan pelamaran sebelum berlangsung acara perkawinan secara hukum adat. Satu hal yang berbeda adalah adat pelamaran yang terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau dan di Rejang, Bengkulu yang masih dipengaruhi adat istiadat Minangkabau, pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan.

7.      Acara dan Upacara Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat

Pada umumnya acara dan upacara perkawinan dalam hukum perkawinan adat telah diresapi hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama. Dalam agama islam, melakukannya dengan ijab qabul dalam suatu majelis. Dalam agama kristen/katolik mengucapkan perjanjian perkawinan di hadapan pendeta atau pastur yang dilaksanakan di gereja. Sedangkan agama budha, mengucapkan janji di vihara di depan altar suci sang budha/bodisatwa, dan diberkati oleh pendeta yang disebut “Khikkuhu” atau “Bhikkuni”, atau “Sumanera” atau “Sumantri”. Mereka yang akan melakukan perkawinan campuran dikarenakan perbedaan agama yang dianutnya, dilakukan dengan tata cara satu agama saja dan pelaksanaannya dilakukan di kantor catatan sipil atau melakukan perkawinan ganda menurut agama masing-masing adalah tidak sah.

d.      Hukum Waris Adat

1.      Batasan Hukum Waris Adat

Hukum waris adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnyabaik berupa kekayaan yang bersifat materil maupun immaterial melalui cara dan proses peralihannya.

2.      Sifat Hukum Waris Adat

Perbedaan hukum waris adat Indonesia dengan hukum waris barat

a)      Hukum Waris Adat

ü  Tidak mengenal “legitieme portie”, akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak. Hak ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orangtuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.

ü  Meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris.

ü  Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.

b)      Hukum Waris Barat yang tercantum dalam KUHPerdata :

ü  Mengenal tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan bagian warisan menurut kententuan undang-undang pasal 913 sampai pasal 929.

ü  Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisan (Pasal 1066 KUHPerdata).

Perbedaan hukum waris adat dengan hukum waris menurut hukum islam

a)      Hukum Waris Adat

ü  Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.

ü  Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orangtua angkatnya.

ü  Dikenal sistem penggantian waris

ü  Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.

ü  Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak memiliki anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian dari harta peninggalan kakek-neneknya dan saudara orangtuanya.

ü  Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib dipertahankan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum dari barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

b)      Hukum Islam

ü  Tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.

ü  Tidak dikenal ketentuan yang memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orangtua angkatnya.

ü  Tidak dikenal sistem pembagian waris

ü  Bagian-bagian ahli waris telah ditentukan pembagian harta peninggalan menurut ketentuan tersebut.

ü  Menjamin kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orangtuanya

ü  Harta peninggalan merupakan satu kesatuan harta warisan.

3.      Sistem Hukum Waris Adat

a)      Sistem Kolektif

Sistem kolektif adalah apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan.

b)      Sistem Mayorat

Sistem mayorat adalah apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, artinya hak pakai, hak mengolah, dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri. Sistem kewarisan ini disebut “kewarisan mayorat”.

c)      Sistem Individual

Sistem individual adalah apabila harta warisan diabgi-bagi dan dapat memiliki secara perorangan sebagai “hak milik” yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasil dari warisan tersebut.

e.       Hukum Tanah Adat

1.      Kedudukan Tanah dalam Hukum Adat

Ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena sifat dan faktor. Bila dilihat dari sifatnya, tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang bagaimana pun keadaannya, tetap masih seperti dalam keadaan semula. Sedangkan faktor, karena kejadian alam tertentu tanah memberikan keuntungan yang lebih baik dari keadaan semulanya.

2.      Hak-Hak Atas Tanah dalam Hukum Adat

a)      Hak Persekutuan Atas Tanah

Hak persekutuan atas tanah adalah hak persekutuan (hak masyarakat hukum) dalam hukum adat terhadap tanah tersebut. Seperti hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah, dan sebagainya.

b)      Hak Perseorangan Atas Tanah

Ø  Hak milik atas tanah

Dijelaskan dalam PP Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yang berisi sebagai berikut :

a.       Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut bank negara)

b.      Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasar atas undang-undang No.79 tahun 1958 (Lembaran negara tahun 1958 No.139)

c.       Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama

d.      Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Sosial.

Dalam substansinya, hak milik atas tanah memiliki prinsip sebagai berikut :

a.       Tanah tempat mereka berdiam

b.      Tanah yang memberi mereka makan

c.       Tanah tempat mereka dimakamkan

d.      Tanah tempat kediaman makhluk halus sebagai pelindung mereka beserta arwah leluhurnya

e.       Tanah tempat meresap daya-daya hidup.[6]

Ø  Hak menikmati atas tanah

Hak yang diberikan kepada seseorang merupakan haknya untuk menikmati hasil tanah berupa memungut hasil panen. Biasanya orang yang diberikannya berasal dari luar lingkungan ulayat .

Ø  Hak terdahulu

Hak terdahulu (voorkeursrecht) adalah hak yang diberikan pada seseorang untuk mengusahakan tanah itu dimana orang tersebut didahulukan dari orang lain.

Ø  Hak terdahulu untuk dibeli

Dimana seseorang memperoleh hak sebidang tanah dengan mengesampingkan orang lain.

Ø  Hak memungut hasil karena jabatan

Mengenai hak memungut hasil karena jabatan bisa terjadi karena seseorang sedang menjadi pengurus masyarakat, dan hak ini ia peroleh selama menduduki jabatan itu, setelah tidak menduduki jabatannya maka hak itu tidak diberikan lagi kepadanya.

Ø  Hak pakai

Hak pakai adalah hak atas tanah yang diberikan pada seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan tanah ataupun memungut hasil dari tanah tersebut.

Ø  Hak gadai dan hak sewa

Hak gadai dan hak sewa dalam hubungan ini timbul karena adanya satu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak atas tanah tersebut.

3.      Transaksi Tanah dalam Hukum Adat

Transaksi jual ini menurut isinya dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu sebagai berikut :

a)      Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai dengan ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah dapat memiliki kembali tanah tersebut dengan pembayaran sejumlah uang (sesuai dengan perjanjian yang disepakati)

b)      Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan tanpa syarat, jadi untuk seterusnya atau selamanya dimiliki oleh pembeli tanah.

c)      Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai perjanjian bahwa apabila kemudian tidak ada perbuatan hukum lain, sesudah satu/dua tahun atau beberapa kali panen, tanah itu kembali lagi kepada pemilik tanah semula.[7]

2.4  Dasar-Dasar Hukum

1.      Hukum Adat dalam TAP MPRS NO II/MPRS/1960, Lampiran A paragraf 402

Garis-garis besar politik di bidang hukum yang ditetapkannya antara lain :

a.       Asas-asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.

b.      Di dalam usaha ke arah homoginitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.

c.       Dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan waris supaya diperhatikan adanya faktor agama, adat, dan lain-lain.

Dalam hukum tersebut, menempatkan hukum adat dalam posisi yang sangat vital dalam pembinaan hukum nasional yang berdasarkan pancasila.

2.      Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang ini menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan pokok agraria atau yang disebut dengan undang-undang pokok agraria. Setiap kegiatan hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah hukum inilah sebagai dasar hukumnya.

3.      Yurisprudensi Reg. No.130 K/Sip/1957 tanggal 5 November 1957

Menurut hukum adat daerah Priangan seorang janda dari si peninggal warisan dan para anak bersama-sama berhak atas harta warisa. Apabila janda dari si peninggal warisan dianggap bukan ahli waris, untuk menghindarkan salah paham, sebaiknya janda itu dan para anak dari sipeninggal warisan ditetapkan bersama-sama berhak atas warisan.

4.      Yurisprudensi Reg. No.82 K/Sip/1957 tanggal 24 Mei 1958

Anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sedangkan anak angkat tidak berhak mewarisi barang pusaka (barang asal).

5.      Yurisprudensi Reg. No.298 K/Sip/1958 tanggal 29 Oktober 1958

Dalam hal seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda tanpa anak, sedang ada barang-barang gono-gini, maka janda itu berhak menguasai barang-barang itu seluruhnya tanpa perlu dopertimbangkan tentang cukup tidaknya barang-barang itu untuk hidupnya si janda.[8]

Apabila hukum adat tersebut dilanggar maka sanksi adat yang akan memberikan hukuman untuk si pelanggar sesuai sanksi yang berlaku di daerah tersebut. Sanksi adat adalah alat pemaksa yang digunakan oleh petugas hukum yang dalam hal ini Prajuru Adat/Pakraman melalui Paruman Desa untuk mencapai perimbangan hukum kembali.[9]

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Hukum adat berasal dari tata bahasa Arab yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia hukum adat yaitu adat sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dirurut atau di lakukan sejak dahulu kala. Adat sebagai kebiasaan : cara (kelakuan dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan). Adat sebagai wujud gagaan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu sistem.

---

[1] I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H, Hukum Adat Indonesia Dari Perkembangan Masa ke Masa, (Bandung: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), hlm.3

[2] Prof. Dr. C. Dewi Sulansari, S.H., M.H., SE., M.M, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar,cet. Ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 1-2

[3] I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H, Hukum Adat Indonesia Dari Perkembangan Masa ke Masa, hlm.3

[4] Prof. Dr. C. Dewi Sulansari, S.H., M.H., SE., M.M, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, hlm. 4

[5]Ibid,hlm 27-29

[6] Sarkawi, S.H., M.H, Hukum Pembebasan Tanah Milik Adat Untuk Pembangunan, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 9-10

[7]Prof. Dr. C. Dewi Sulansari, S.H., M.H., SE., M.M, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, hlm.33-89

[8] Ibid, hlm.112-147

[9] Dr. I Dewa Made Suartha, S.H.,M.H, Hukum dan Sanksi Adat, cet. Ke-1, (Malang: Setara Press, 2015), hlm.25